Sabtu, 13 Desember 2008

Referensi dan contoh putusan PTUN

MODUL IV
PUTUSAN



OLEH :
SUPRYADI JUARI
B111 05 769



PROGRAM REGULER SORE
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008



REFERENSI TENTANG PUTUSAN

Jika pemeriksaan sengketa telah selesai kedua phak duberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat masing-masing yang berupa kesimpulan setelah ini dikemkakan oleh para pihak , siding ditunda untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang dikemukakan dalam siding,dan diberi putudan atas sengketa.
Putusan pengadilan yang akan diambil oleh hakim dapat berupa ( Pasal 97 ayat (7) ) :
Gugatan ditolak
Gugatan dikabulkan.
Gugatan tidak diterima
Gugatan gugur.
Terhadap gugatan yang dikabulkan, maka pengadilan akan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepada Badan atau Pejabat TUN selaku Tergugat, yaitu berupa ( Pasal 97 ayat (9)
Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan.
Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru.
Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
Disamping kewajiban-kewajban tersebut pengadilan juga dapat membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi dan pemberian rehabilitasi dalam hal menyangkut sengketa kepegawaian.
Dalam hal gugatan dikabulkan, dalam putusan Pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN berupa:
pencabutan KTUN yang disengketakan
pencabutan KTUN yang bersangkutan disertai penerbitan KTUN yang baru, atau
menerbitkan KTUN (yang tadinya tidak diterbitkan).
Kewajiban ini tidak disertai pembebanan ganti rugi. Bila putusan itu mengenai masalah kepegawaian maka di samping kewajiban tersebut dapat disertai melakukan rehabilitasi.
Putusan Pengadilan harus diucaokan dalam siding yang terbuka untk umum (Ps. 108). Ini merupakan syarat mutlak sebab jika tidak demikian maka hal ini berakibat bahwa putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum (Ps. 108 ayat 1 jo 3).
Apabila salah satu pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang, salinan putusan disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.

BENTUK PUTUSAN
Putusan pengadilan mempunyai title eksekutorial dan berkepala “Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan harus memuat:
nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman para pihak bersengketa.
ringkasan gugatan dan jawaban tergugat dengan jelas
pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal-hal yang terjadi dalam persidangan, selama sengketa diperiksa
alas an hokum yang dijadikan dasar putusan
amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara
hari, tanggal putusan dan nama-nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para puhak yang bersengketa.
Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi maka akan menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
Selambat-lambatnya 30 hari sesudah putusan pengadlan diputuskan dan harus ditand tangani oleh Hakim yang memutus perkara dan oleh panitera yang turut bersidang.
Pihak yang kalah untuk seluruhnya atau sebagian dihukum untuk membayar biaya perkara (Ps. 110).






DASAR DAN ALASAN HUKUM
PADA SAAT PEMERIKSAAN POKOK SENGKETA

Obyek sengketa TUN berada pada pasal 1 ayat 3, pasal 2 huruf a sampai g, pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN.
Sengketa TUN hanya terjadi bila KTUN tersebut merugikan pihak yang ditujukan. adalah
KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan atau Pejabat TUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkannya.
Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUN setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidak sampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai pada keputusan tersebut (Ps. 53 ayat 2).
Berbeda dengan peradilan lainnya, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai suatu kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa, yaitu adanya tahap Pemeriksaan Pendahuluan.
Pemeriksaan Pendahuluan ini terdiri dari :
Rapat permusyawaratan/Proses Dismissal (Pasal 62).
Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63). Z
apat Permusyawaratan (Proses Dismissal) :







MENYUSUN PUTUSAN

Putusan Nomor : 053/G/2008/Ij/PTUN-MKS

P U T U S A N
Nomor : 053/G/2008/Ij/PTUN-MKS.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :
Agung, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan IV No. 34 Makassar ;
Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :
SAKTI ABRIANSYAH., SH., Warganegara Indonesia, Advokat Publik dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan VIII No. 17 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN PROVINSI SULAWESI beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar, selanjutnya disebiut sebagai TERGUGAT.
;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Telah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 19 November 2008 Nomor : 053/PEN-MH/PTUN-MKS. 2008. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 19 November 2008 Nomor 053/PEN-HS/PTUN.MKS.2008, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan yang pertama yaitu pada Hari SENIN tanggal 2 Desember 2008 Jam.10.00 WIB ;
Telah membaca Surat-surat Bukti dan Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 19 November 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasanya, telah menggugat Tergugat / REKTOR UNHAS ;
Surat gugatan mana diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 November 2008 dan telah diadakan perbaikan pada tanggal 2 November 2008 dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :
Bahwa Kedudukan Hukum dan kepentingan Penggugat sebagai PNS.
Bahwa Penggugat adalah PNS yang bekerja di Universitas Hasanuddin sebagai Karyawan;
Bahwa di dalam menjalankan peranannya, Penggugat secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pekerjaan yang diberikan oleh Rektor UNHAS sesuai prosedur yang berlaku;
Bahwa kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat secara tidak hormat
Bahwa didalam menjalankan fungsinya tersebut Penggugat berhak Mengajukan gugatan terhadap pejabat TUN karena pemberhentian yang secara tidak hormat tanpa disertai alasan yang jelas dan dianggap berlaku sewenang-wenang.
Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :
a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 600/0115/SJ.T/2008 yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2008 dan baru diketahui oleh Para Penggugat setelah adanya surat penyampaian di rumah domisili penggugat 1 November 2008 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 19November 2008 Dengan demikian gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
b. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Bahwa keputusan Tergugat a quo berupa suatu Penetapan tertulis (Beschikking) Nomor : 600/0115/SJ.T/2008 yang dibuat pada tanggal 17 November 2008,
Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Rektor Unhas yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
a) Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah nyata ada, yaitu berupa Surat Persetujuan Nomor : 600/0115/SJ.T/2008 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 17 November 2008, perihal Surat Pemecatan sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit ;
b) Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Penggugat, beralamat di Jln Perintis Kemerdekaan IV No. 34 Makassar dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual ;
c) Bahwa Keputusan Tergugat a quo sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Penggugat untuk melaksanakan Hasil keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat, keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final ;
Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan dikeluarkannya KTUN yang bersifat sewenang-wenang:
Bahwa selain itu, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan a quo adalah tindakan yang sewenang-wenang (Willekeur) dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga seharusnya setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan Keputusan tersebut, Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan a quo ;
Bahwa berdasarkan argumen tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Tergugat pada waktu mngeluarkan keputusan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu atau dengan kata lain telah melakukan perbuatan yang bersifat sewenang-wenang (Willekeurig) ;
Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, karena Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat dengan alasan sebagai berikut : Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 600/0115/Sj.T/2008 perihal pemberhentian secara tidak hormat kepada penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku karyawan UNHAS, yaitu :
Sebagai karyawan khususnya yang berfungsi sebagai staff administrasi namun ternyata didalam proses pengeluaran Keputusan tersebut PENGGUGAT kesulitan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.
Bahwa pendapat, saran dan masukan Penggugat yang diungkapkan dalam sidang komisi tertanggal 22 Desember 2008) yang prinsip-prinsipnya sama sekali tidak diperhatikan oleh Tergugat.
Dari seluruh uraian diatas, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan a quo telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT secara langsung, sehingga dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) sub a,b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.
Bahwa atas pelanggaran tersebut layaklah apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, dan disertai rehabilitsi maka Penggugat lebih mementingkan Pembatalan Keputusan Tergugat a quo;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan bahwa Surat Keputusan REKTOR UNHAS Nomor : 600/0115/SJ.T/2008 tertanggal : 17 Februari 2008 perihal pemberhentian secara tidak hormat kepada PENGGUGAT adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum ;
Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Keputusan REKTOR UNHAS Nomor : 600/0115/SJ.T/2008 tersebut;
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan yang telah ditentukan yaitu pada hari : SENIN Tanggal 5 Juni 2008, Jam 10.00 WIB, Pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Roberto C., SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2008 ; Sedangkan Pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasanya H. HARPRILENY SOEBIANTORO, SH, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi dari REKTOR UNHAS Makassar Nomor : 2104/037SJ.H/2008 tertanggal 8 Juni 2008, yang dilanjutkan dengan Surat Kuasa Khusus dari Jaksa Agung Republik Indonesia kepada kami Nomor : 008/JA/6/2008;
Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya pada tanggal 6 Juli 2008 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
EKSEPSI. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat didalam eksepsi ini.

PENGGUGAT MEMENUHI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 UNTUK DISKWALIFIKASIKAN SEBAGAI SESEORANG YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN.

Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat yang dicantumkan didalam pasal tersebut diatas, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yaitu "Surat Keputusan Nomor : 600/0115/SJ.T/2008",
Bahwa didalam Bagian I dan Bagian III Surat gugatan didalilkan, bahwa Penggugat mewakili kepentingan diriya sendiri (vide ANGKA 2.4.c. pada halaman 6 dan angka 2.5 pada halaman 8 Surat Gugatan).
Bahwa putusan-putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam angka a.5 diatas dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi gugatan Penggugat, karena tidak ada satupun dari putusan-putusan tersebut yang sudah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung ;
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah, bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan dapat diterima, karena Penggugat mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini ; didalam perkara ini ;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut, seharusnya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang dapat diterima, karena gugatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terjadinya pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT yang dimaksud oleh Penggugat didalam surat gugatannya ;
Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat mengajukan PETITUM, agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sel dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima dengan baik eksepsi yang diajukan oleh tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;





JAWABAN.

Sekalipun demikian, apabila yang terhormat Majelis Hakim berkehendak untuk segera memeriksa pokok sengketa, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :
a. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat didalam eksepsi tetap dipertahankan didalam bagian jawaban dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari bagian ini ;
b. Tergugatpun telah menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat didalam Jawaban ini.


KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA INI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa dalam angka 2.4. Surat gugatan (halaman 4 dan 5) didalilkan bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

P E T I T U M

Berdasarkan uraian diatas, perkenankanlah Tergugat mengajukan petitum agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;
Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 27 Juli 2008, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 21 Agustus 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan dan Repliknya, maka pihak Penggugat telah mengajukan Surat-surat Bukti tertulis yang diberi tanda P-1, berupa foto copy yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan Bukti-bukti asli, adalah sebagai berikut :
BUKTI P-1 : Surat Keputusan REKTOR UNHAS tanggal 17 Februari 2008. Perihal Pemecatan secara tidak hormat kepada PENGGUGAT.;
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya dan Dupliknya, maka pihak Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti tertulisnya yang diberi tanda : T-1 yang berupa foto copy yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan Bukti Aslinya, sebagai berikut ;
BUKTI T1 : Volume II, Laporan Kehadiran staff REKTOR UNHAS.
Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, maka untuk selanjutnya telah memohon kepada Majelis Hakim setelah terlebih dahulu menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 September 2008 ;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Biasa dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat adalah pada pokoknya seperti terurai diatas ;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak Tergugat setelah Majelis teliti dan telah dengan seksama maka kami berpendapat bahwasanya eksepsi yang diajukan tersebut merupakan eksepsi yang seyogyanya diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Pasal 77 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi menyangkut kewenangan absolut maupun relatif dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengenai hal-hal yang seyogyanya dikaji dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat seyogyanya haruslah Majelis diterima;

DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mengakaji terhadap pendapat dari Pihak Tergugat bahwa pihak Penggugat memenuhi ketentuan yang tertera dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk dikualifikasikan sebagai seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, Majelis berpendapat bahwasanya benar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pihak Penggugat merupakan Karyawan yang bekerja di UNHAS sehingga jelas terhadap Surat dari pihak Tergugat
Majelis akan mengkajinya dalam uraian-uraian dan pengkajian-pengkajian dibawah berikut ini ;
Menimbang, bahwa dalam rangka Keputusan yang dibuat oleh Tergugat, menurut Majelis hal tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang oleh Tergugat
Keputusan REKTOR UNHAS Nomor 13/RUH/3/08. tentang Pemecatan secara tidak hormat Nomor 600/0115/SJ.T/2008 tanggal 17 Pebruari 2008 menurut pendapat Majelis Pihak Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan ;
Menimbang, bahwa atas acuan dan dasar yang telah Majelis kemukakan diatas Majelis telah sampai kepada pendapat akhir bahwasanya Surat Keputusan Nomor 600/0115/SJ.T/2008 tertanggal 17 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat telah dikeluarkan oleh pihak Tergugat tidak sesuai dengan kewenangan dan tidak melalui prosedure yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut haruslah diterima seluruhnya dan pihak Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini ;
Memperhatikan segenap Pasal daripada Peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini ;
M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :
Menerima gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini yang ditaksir sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Majelis dan terdiri dari : H. BENJAMIN MANGKOEDILAGA, SH., sebagai Hakim Ketua, IS SUDARYONO, SH., dan MUSTAHDI , SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Hari : SENIN tanggal 23 Oktober 2008, Putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 30 Oktober 2008 dengan susunan Majelis yang sama yang terdiri dari H. BENJAMIN MANGKOEDILAGA,SH, SH., sebagai Hakim Ketua, IS SUDARYONO, SH., dan MUSTAHDI , SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NY.LEONORA SAHETAPY sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.










HAKIM KETUA



H. BENJAMIN MANGKOEDILAGA, SH


HAKIM ANGGOTA


IS SUDARYONO, SH M U S T A H D I, SH.



PANITERA PENGGANTI



NY. LEONORA SAHETAPY.


Biaya Perkara :
Meterai : Rp. 8.000,-
Redaksi : Rp. 1.000,-
Biaya Administrasi : Rp.49.000,- +
JUMLAH ------------------
Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah).


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar